DEMOKRASI DI TURKI
Indah Nur Azizah
Ilmu
Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas
Komputer Indonesia,
Jl.
Dipatiukur No 116, Bandung, Indonesia
E-mail: indahnurazizah12@gmail.com
Abstrak
Demokrasi di Turki
terjadi pada saat pemerintahan Mustafa Kemal At-Tataruk dengan mendeklarasikan
bahwa Turki menjadi negara republik dan menghapus sistem kesultanan dan
kekhalifaan di Turki. Demokrasi di Turki semakin membaik semenjak partai Adalet
Ve Kalkinma (Partai Keadilan dan Pembangunan) mendominasi kursi di parlemen. Partai
AKP ialah partai berbasis islam yang dibentuk oleh Recep Tayyip Erdogan dan
Abdullah Gul. Kepercayaan rakyat Turki terhadap partai AKP menjadikan partai
AKP memenangkan pemilihan umum tiga kali berturut-turut.
Abstract
Democracy in Turkey occurred at the time of Mustafa Kemal
At-Tataruk government by declaring that Turkey became a republic and abolished
the sultanate and khalifah system in Turkey. Democracy in Turkey has improved
since the Adalet Ve Kalkinma (Justice and Development Party) party has
dominated seats in parliament. The AKP Party is an Islamic based party formed
by Recep Tayyip Erdogan and Abdullah Gul. The Turkish people's confidence in
the AKP party made the AKP party win the election three times in a row.
Keywords: Turkey,
Democracy, Erdogan, Adalet Ve Kalkinma
Partisi, International Relation.
1.
Pendahuluan
Demokrasi secara etimologis terdiri dari dua kata yang berasal dari
Bahasa Yunani yaitu “demos” dan “cratos”. Demos artinya rakyat atau
penduduk suatu tempat sedangkan cratos artinya
kekuasaan atau kedaulatan. Jadi demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam
sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi
berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan
kekuasaan oleh rakyat.[1]
1.1
Latar Belakang
Turki merupakan negara yang dahulunya negara kekaisaran islam ottoman.
Turki memiliki sejarah gemilang dalam peradaban islam. Dimana Turki pernah
menjadi pusat kekuasaan dunia islam yang tidak terkalahkan selama kurang lebih
8 abad.[2] Turki
Utsmaniyah berada dipuncak kejayaannya pada saat pemerintahaan Sultan Sulaiman
Al Qanuni.
Sultan Sulaiman Al Qanuni dilahirkan pada tahun 900 H di kota Trabzon.
Turki menjadi negara yang sangat kuat dan berkuasa pada masa pemerintahannya.
Ia berhasil memperluas pengaruh dan wilayah kerajaan serta menertibkan wilayah
yang ingin melepaskan diri dari otoritas Turki. Sultan Sulaiman juga berhasil
menghentikan pemberontakan dan mengusir penjajah Eropa dari Timur Tengah.[3]
Turki menjadi negara yang dulunya kerajaan menjadi negara demokrasi
pada masa pemerintahan Mustafa Kemal At-Tataruk. Perubahaan sistem pemerintahan
Turki menjadi republik pada tahun 1923. Mustafa Kemal At-Tataruk menghapus sistem
kekhalifahan di Turki pada 3 Maret 1924.[4]
Perkembangan demokrasi di Turki dewasa ini semakin membaik dibawah pemerintahan
Recep Tayyip Erdogan. Recep Tayyip Erdogan, lahir pada tahun 1954 di kasimpasa,
sebuah kawasan penduduk kelas menengah ke bawah kota Istanbul.[5] Erdogan
merupakan pemimpin Turki yang islamis dan membentuk partai yang berbasis islam,
yaitu Adalet Ve Kalkinma Partisi (AKP). Partai AKP cukup mewarnai sistem
politik di Turki. Dimana AKP berhasil menjembatani masayarakat sipil-militer,
Islamis-sekular dan gerakan sosial keagamaan yang mampu diakomodir menjadi
kebijakan partai dalam menentukan berjalannya pemerintahan dengan baik.[6]
1.2
Rumusan Masalah
1.
Bagaimanan awal perkembangan demokrasi
di Turki?
2.
Bagaimana
pengaruh partai AKP dalam demokrasi Turki saat ini?
1.3
Maksud dan Tujuan
1.
Untuk mengetahuin awal perkembangan demokrasi
di Turki.
2.
Untuk mengetahui
pengaruh partai AKP dalam demokrasi Turki pada saat ini.
1.4
Kegunaan Penelitian
Mengetahui bagaimana demokrasi di Turki
2.
Kajian Pustaka dan Kerangka
2.1
Sekulerisme dan Islamisme
Sekularisme adalah suatu pemahaman atau ideologi bahwa sebuah
institusi, badan, atau negara harus dipisahkan dari agama. Munculnya paham
sekularisme dan penanamannya di Turki dipengaruhi oleh Mustafa Kemal At-Tataruk.
Sekularisme merupakan kekuasaan negara yang didesain dapat mengontrol agama,
tidak hanya memasukkan agama ke dalam ranah pribadi dan menyingkirkan agama
dari ranah publik.[7]
Islamisme adalah suatu konsep bahwa institusi, badan atau negara yang
berbasis islam. Turki menerapkan islamisme pasca sekulerisme yang dianut oleh
Mustafa Kemal. Tujuan diterapkannya islamisme di Turki untuk mengetahui sejauh
mana nilai-nilai tradisi islam masih ada didalam kehidupan rakyat Turki dan
hubungan Turki dengan negara-negara muslim.
3.
Objek dan Metode Penelitian
3.1
Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi
kepustakaan, yaitu dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku,
artikel-artikel, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang
diteliti.
3.2
Metode Analisis
Metode analisis yang digunakan untuk penelitian hukum normatif ini
adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Proses penalaran yang
digunakan dalam menarik kesimpulan adalah dengan menggunakan metode berfikir
deduktif, yaitu cara berfikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum.
4.
Hasil dan Pembahasan
Turki adalah negara Republik Konstitusional yang demokratis dengan luas
negara 783.572 km. Jumlah penduduk Turki adalah 76.865.524 jiwa dan mayoritas
beragama Islam (Sunni) dengan presentase 99,8% (Kaiser, 2013). Pada tahun 1923,
Mustafa Kemal Atarturk terpilih menjadi Presiden Republik Turki pertama.
Setelah Atarturk menjadi Presiden, terjadi pembaharuan di Turki konstitusi
mengumumkan bahwa Republik Turki sekarang adalah negara sekuler.[8]
4.1
Awal Perkembangan Demokrasi di
Turki
Perubahan sistem pemerintahan Turki dari kerajaan (Turki Utsmaniyah)
menjadi republik (Turki modern) dimulai pada saat pemerintahan Mustafa Kemal
At-Tataruk. Mustafa Kemal dilahirkan pada tahun 1881 di kota Salonika, Yunani. Mustafa
Kemal melakukan aksi anti pemerintah, karena ia merasa lemahnya Sultan yang
berkuasa yang mengakibatkan wilayah-wilayah kekuasaan Turki Utsmaniyah jatuh ke
tangan negara-negara barat. Serta Mustafa Kemal melakukan perlawanan terhadap
negara barat dan berhasil merebut kembali wilayah kekuasaan Turki. Mustafa
Kemal membentuk Majelis Nasional Agung (MNA) pada tahun 1920 dan ia diangkat
sebagai ketua majelis. Seiring berjalan waktu, dukungan terhadap Mustafa Kemal
semakin kuat sehingga ia dipilih menjadi presiden pertama Turki pada 29 Oktober
1923 oleh MNA[9]
MNA melakukan sidang pertama dan menghasilkan 5 keputusan sidang,
yaitu:
1.
Kekuasaan
tertinggi berada di tangan rakyat Turki.
2.
MNA adalah
kekuasaan tertinggi.
3.
MNA
berfungsi sebagai Lembaga legislatif dan eksekutif.
4.
Tugas
pemerintah dijalankan oleh Majelis Negara yang anggotanya dipilih dari MNA.
5.
Ketua MNA
merangkap sebagai ketua Majelis Negara.[10]
Mustafa Kemal menerapkan sistem
sekuler yang memisahkan agama dengan sistem politik dan ia dijuluki sebagai
bapak Turki Modern, karena telah menerapkan pemikiran barat dalam sistem
pemerintahannya. Sistem kesultanan dan kekahalifaan dulu yang dianut Turki
mulai dihapuskan dari sistem pemerintahan secara resmi pada 3 Maret 1924.
Mustafa Kemal menggunakan kekuatan militer untuk mengawal konstitusi Turki.[11]
4.2
Pengaruh Partai AKP dalam
Demokrasi di Turki
Partai AKP merupakan partai berbasis islam yang dibentuk oleh presiden
Turki ke-12 yaitu Recep Tayyip Erdogan dan mantan presiden Turki, Abdullah Gul.
Partai AKP adalah suatu kelompok elit politik muslim Turki yang berkompetisi di
dunia perpolitikan guna untuk mempersentasikan nilai-nilai keislaman yang
moderat ditengah arus sekularisme.[12] Eksistensi
dan visibilitas partai islam di dunia politik terlihat pada tahun 1961-1980. Partai
AKP lahir dari beragam aspek yang terjadi dan berkembang dalam politik Turki
kontemporer dengan sekularisme.[13]
Saat Erdogan menjabat sebagai perdana menteri Turki, keadaan Turki
mengalami kemajuan yang pesat sehingga Turki disegani dan menjadi salah satu
negara terkuat di Eropa. Karena telah mendapat kepercayaan dari rakyat Turki, partai
AKP memenangkan kembali dalam pemilu partai untuk mengisi kursi parlemen Turki
pada 2011 setelah memenangkan tiga kali pemilu.[14] Dimana pada
pemilu 2002, partai AKP menang dengan 34 persen suara dan partai AKP menjadi
partai yang berkuasa mendapatkan 367 kursi dari 550 kursi di parlemen.
Kemenangan kembali diraih partai AKP dalam pemilu tahun 2007, dimana Recep
Tayyip Erdogan menjadi perdana menteri Turki dan Abdullah Gul menjadi presiden
Turki. Pada pemilu 2011, partai AKP memperoleh suara sebanyak 49.9 persen dari
pemilu yang diikuti oleh 15 partai. Partai lain memperoleh suara pada pemilu
2011, diantaranya Cumhuriyat Halk Partisi (CHP) dengan suara 25,9 persen dan
Milliyetci Harekat Partisi (MHP) dengan suara 12,9 persen.[15] Ini
menunjukan bahwa rakyat Turki percaya terhadap partai AKP karena mampu
menyampaikan aspirasi masyarakat Turki.
Turki melakukan pemilu
presiden pada tanggal 10 Agustus 2014. Pemilu presiden Turki secara langsung
dilakukan pertama kali setelah 91 tahun. Karena presiden Turki terdahulu
dipilih oleh parlemen. Ada 3 tiga calon yang maju kedalam pemilu presiden 2014
diantaranya: Ekmeleddin ihsanoglu (Sekretaris Jenderal Organisasi Konferensi
Islam), Selahattin Demirtas (politisi etnis Kurdi di Turki), dan Recep Tayyip
Erdogan (Perdana Menteri Turki). Hasil pemilu presiden Turki dimenangkan oleh
Recep Tayyip Erdogan dan dilantik pada 28 Agustus 2014.[16] Karena
pemilu presiden Turki 2014 dipilih secara langsung oleh rakyat Turki dan
dimenangkan oleh Erdogan membuktikan bahwa citra Erdogan baik dimata rakyat
Turki sebagaimana rakyat Turki telah melihat perubahan yang dilakukan parlemen
Turki (AKP) dan mempercayakan Erdogan yang notabene-nya pelopor terbentuknya
partai AKP menjadi pemimpin Turki saat ini.
5.
Kesimpulan
Turki bukan lagi menjadi negara ottoman tetapi telah terjadi perubahan
sistem pemerintahan menjadi republik karena melihat sistem kesultanan tidak
cocok dengan pemerintahan Turki dan sistem kesultanan ini lah penyebab wilayah
kekuasaan Turki direbut oleh penjajah-penjajah barat menurut Mustafa Kemal
AT-Tataruk. Kekuasaan menjadi berada di tangan rakyat Turki. Namun, Mustafa
Kemal menerapkan paham sekulerisme yang memisahkan urusan agama dengan sistem
pemerintahan. Rakyat Turki memerlukan perubahan sehinggu muncullah partai dan
pemimpin negara yang mampu melakukan perubahan di Turki. Partai AKP dipercaya
rakyat Turki untuk melakukan perubahan tersebut. Sehingga memenangkan pemilihan
umum beturut-turut.
[1] Azra, Azyumardi. 2000. Demokrasi, Hak Asasi Manusia,
Masyarakat Madani. Jakarta: ICCE UIN Jakarta.
2 Hidayat, Komaruddin. 1990. Pengantar
buku Binnaz Toprak, Islam dan Perkembangan Politik di Turki. Yogyakarta: Tiara
Wacana.
[3] Urusan
Dunia. “Sejarah Kerajaan Ottoman”, dalam https://urusandunia.com/sejarah-kerajaan-ottoman/#!
diakses 22 April 2018.
4 A. Miftahul Amin, “Pengaruh Adalet Ve
Kalkinma Partisi (AKP) dalam Transformasi Peta Politik di Turki”, Jurnal Agama
dan Hak Azazi Manusia, Vol. 4, No. I, Nov. 2014
[6] Ibid: 141.
7 M. Hamdan Basyar. 2015 Pertarungan dalam Berdemokrasi: Politik di
Mesir, Turki, dan Israel. Jakarta: UI Press.
[8] Suara Jakarta. “Kemenangan Islam dan Demokrasi Serta
Gagalnya Kudeta di Turki”,ndalam
http://suarajakarta.co/opini/kemenangan-islam-dan-demokrasi-serta-gagalnya-kudeta-di-turki/
diakses 23 April 2018.
[9] Imron Mustofa, “Turki Antara
Sekularisme dan Aroma Islam; Studi atas Pemikiran Niyazi Berkes”, El-Banat,
Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2016.
[10] Muhammad Nur Hadi. 2013. “Seajarah dan Perkembangan
Demokrasi di Turki”,
dalamhttp://www.infopasuruan.averroes.or.id/sejarah-dan-perkembangan-demokrasi-di-turki.html
diakses 22 April 2018.
[11] Amin, op. cit: 138-139.
12 Ibid: 141.
13 Ibid: 142
14 Ahmad Junaidi, “Kebijakan
Politik Recep Tayyip Erdogan dan Islamisme Turki Kontemporer”, Jurnal Agama dan
Hak Azazi Manusia, Vol. 6, No. 1, Nov. 2016.
15 Amin, op.cit: 140
16 Ibid:
172.
