PENERAPAN DEMOKRASI DI TURKI

DEMOKRASI DI TURKI

Indah Nur Azizah

Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia,

Jl. Dipatiukur No 116, Bandung, Indonesia

E-mail: indahnurazizah12@gmail.com

Abstrak

Demokrasi di Turki terjadi pada saat pemerintahan Mustafa Kemal At-Tataruk dengan mendeklarasikan bahwa Turki menjadi negara republik dan menghapus sistem kesultanan dan kekhalifaan di Turki. Demokrasi di Turki semakin membaik semenjak partai Adalet Ve Kalkinma (Partai Keadilan dan Pembangunan) mendominasi kursi di parlemen. Partai AKP ialah partai berbasis islam yang dibentuk oleh Recep Tayyip Erdogan dan Abdullah Gul. Kepercayaan rakyat Turki terhadap partai AKP menjadikan partai AKP memenangkan pemilihan umum tiga kali berturut-turut.

Abstract

Democracy in Turkey occurred at the time of Mustafa Kemal At-Tataruk government by declaring that Turkey became a republic and abolished the sultanate and khalifah system in Turkey. Democracy in Turkey has improved since the Adalet Ve Kalkinma (Justice and Development Party) party has dominated seats in parliament. The AKP Party is an Islamic based party formed by Recep Tayyip Erdogan and Abdullah Gul. The Turkish people's confidence in the AKP party made the AKP party win the election three times in a row.

Keywords: Turkey, Democracy,  Erdogan, Adalet Ve Kalkinma Partisi, International Relation.

1.        Pendahuluan

Demokrasi secara etimologis terdiri dari dua kata yang berasal dari Bahasa Yunani yaitu “demos” dan “cratos”. Demos artinya rakyat atau penduduk suatu tempat sedangkan cratos artinya kekuasaan atau kedaulatan. Jadi demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.[1]

1.1   Latar Belakang

Turki merupakan negara yang dahulunya negara kekaisaran islam ottoman. Turki memiliki sejarah gemilang dalam peradaban islam. Dimana Turki pernah menjadi pusat kekuasaan dunia islam yang tidak terkalahkan selama kurang lebih 8 abad.[2] Turki Utsmaniyah berada dipuncak kejayaannya pada saat pemerintahaan Sultan Sulaiman Al Qanuni.

Sultan Sulaiman Al Qanuni dilahirkan pada tahun 900 H di kota Trabzon. Turki menjadi negara yang sangat kuat dan berkuasa pada masa pemerintahannya. Ia berhasil memperluas pengaruh dan wilayah kerajaan serta menertibkan wilayah yang ingin melepaskan diri dari otoritas Turki. Sultan Sulaiman juga berhasil menghentikan pemberontakan dan mengusir penjajah Eropa dari Timur Tengah.[3]

Turki menjadi negara yang dulunya kerajaan menjadi negara demokrasi pada masa pemerintahan Mustafa Kemal At-Tataruk. Perubahaan sistem pemerintahan Turki menjadi republik pada tahun 1923. Mustafa Kemal At-Tataruk menghapus sistem kekhalifahan di Turki pada 3 Maret 1924.[4]

Perkembangan demokrasi di Turki dewasa ini semakin membaik dibawah pemerintahan Recep Tayyip Erdogan. Recep Tayyip Erdogan, lahir pada tahun 1954 di kasimpasa, sebuah kawasan penduduk kelas menengah ke bawah kota Istanbul.[5] Erdogan merupakan pemimpin Turki yang islamis dan membentuk partai yang berbasis islam, yaitu Adalet Ve Kalkinma Partisi (AKP). Partai AKP cukup mewarnai sistem politik di Turki. Dimana AKP berhasil menjembatani masayarakat sipil-militer, Islamis-sekular dan gerakan sosial keagamaan yang mampu diakomodir menjadi kebijakan partai dalam menentukan berjalannya pemerintahan dengan baik.[6]

1.2   Rumusan Masalah

1.       Bagaimanan awal perkembangan demokrasi di Turki?

2.       Bagaimana pengaruh partai AKP dalam demokrasi Turki saat ini?

1.3   Maksud dan Tujuan

1.       Untuk mengetahuin awal perkembangan demokrasi di Turki.

2.       Untuk mengetahui pengaruh partai AKP dalam demokrasi Turki pada saat ini.

1.4   Kegunaan Penelitian

Mengetahui bagaimana demokrasi di Turki

2.         Kajian Pustaka dan Kerangka

2.1   Sekulerisme dan Islamisme

Sekularisme adalah suatu pemahaman atau ideologi bahwa sebuah institusi, badan, atau negara harus dipisahkan dari agama. Munculnya paham sekularisme dan penanamannya di Turki dipengaruhi oleh Mustafa Kemal At-Tataruk. Sekularisme merupakan kekuasaan negara yang didesain dapat mengontrol agama, tidak hanya memasukkan agama ke dalam ranah pribadi dan menyingkirkan agama dari ranah publik.[7]

Islamisme adalah suatu konsep bahwa institusi, badan atau negara yang berbasis islam. Turki menerapkan islamisme pasca sekulerisme yang dianut oleh Mustafa Kemal. Tujuan diterapkannya islamisme di Turki untuk mengetahui sejauh mana nilai-nilai tradisi islam masih ada didalam kehidupan rakyat Turki dan hubungan Turki dengan negara-negara muslim.

3.         Objek dan Metode Penelitian

3.1   Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

3.2   Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Proses penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu cara berfikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum.

4.         Hasil dan Pembahasan

Turki adalah negara Republik Konstitusional yang demokratis dengan luas negara 783.572 km. Jumlah penduduk Turki adalah 76.865.524 jiwa dan mayoritas beragama Islam (Sunni) dengan presentase 99,8% (Kaiser, 2013). Pada tahun 1923, Mustafa Kemal Atarturk terpilih menjadi Presiden Republik Turki pertama. Setelah Atarturk menjadi Presiden, terjadi pembaharuan di Turki konstitusi mengumumkan bahwa Republik Turki sekarang adalah negara sekuler.[8]

4.1   Awal Perkembangan Demokrasi di Turki

Perubahan sistem pemerintahan Turki dari kerajaan (Turki Utsmaniyah) menjadi republik (Turki modern) dimulai pada saat pemerintahan Mustafa Kemal At-Tataruk. Mustafa Kemal dilahirkan pada tahun 1881 di kota Salonika, Yunani. Mustafa Kemal melakukan aksi anti pemerintah, karena ia merasa lemahnya Sultan yang berkuasa yang mengakibatkan wilayah-wilayah kekuasaan Turki Utsmaniyah jatuh ke tangan negara-negara barat. Serta Mustafa Kemal melakukan perlawanan terhadap negara barat dan berhasil merebut kembali wilayah kekuasaan Turki. Mustafa Kemal membentuk Majelis Nasional Agung (MNA) pada tahun 1920 dan ia diangkat sebagai ketua majelis. Seiring berjalan waktu, dukungan terhadap Mustafa Kemal semakin kuat sehingga ia dipilih menjadi presiden pertama Turki pada 29 Oktober 1923 oleh MNA[9]

MNA melakukan sidang pertama dan menghasilkan 5 keputusan sidang, yaitu:

1.       Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat Turki.

2.       MNA adalah kekuasaan tertinggi.

3.       MNA berfungsi sebagai Lembaga legislatif dan eksekutif.

4.       Tugas pemerintah dijalankan oleh Majelis Negara yang anggotanya dipilih dari MNA.

5.       Ketua MNA merangkap sebagai ketua Majelis Negara.[10]

Mustafa Kemal menerapkan sistem sekuler yang memisahkan agama dengan sistem politik dan ia dijuluki sebagai bapak Turki Modern, karena telah menerapkan pemikiran barat dalam sistem pemerintahannya. Sistem kesultanan dan kekahalifaan dulu yang dianut Turki mulai dihapuskan dari sistem pemerintahan secara resmi pada 3 Maret 1924. Mustafa Kemal menggunakan kekuatan militer untuk mengawal konstitusi Turki.[11]

4.2   Pengaruh Partai AKP dalam Demokrasi di Turki

Partai AKP merupakan partai berbasis islam yang dibentuk oleh presiden Turki ke-12 yaitu Recep Tayyip Erdogan dan mantan presiden Turki, Abdullah Gul. Partai AKP adalah suatu kelompok elit politik muslim Turki yang berkompetisi di dunia perpolitikan guna untuk mempersentasikan nilai-nilai keislaman yang moderat ditengah arus sekularisme.[12] Eksistensi dan visibilitas partai islam di dunia politik terlihat pada tahun 1961-1980. Partai AKP lahir dari beragam aspek yang terjadi dan berkembang dalam politik Turki kontemporer dengan sekularisme.[13]

Saat Erdogan menjabat sebagai perdana menteri Turki, keadaan Turki mengalami kemajuan yang pesat sehingga Turki disegani dan menjadi salah satu negara terkuat di Eropa. Karena telah mendapat kepercayaan dari rakyat Turki, partai AKP memenangkan kembali dalam pemilu partai untuk mengisi kursi parlemen Turki pada 2011 setelah memenangkan tiga kali pemilu.[14] Dimana pada pemilu 2002, partai AKP menang dengan 34 persen suara dan partai AKP menjadi partai yang berkuasa mendapatkan 367 kursi dari 550 kursi di parlemen. Kemenangan kembali diraih partai AKP dalam pemilu tahun 2007, dimana Recep Tayyip Erdogan menjadi perdana menteri Turki dan Abdullah Gul menjadi presiden Turki. Pada pemilu 2011, partai AKP memperoleh suara sebanyak 49.9 persen dari pemilu yang diikuti oleh 15 partai. Partai lain memperoleh suara pada pemilu 2011, diantaranya Cumhuriyat Halk Partisi (CHP) dengan suara 25,9 persen dan Milliyetci Harekat Partisi (MHP) dengan suara 12,9 persen.[15] Ini menunjukan bahwa rakyat Turki percaya terhadap partai AKP karena mampu menyampaikan aspirasi masyarakat Turki.

       Turki melakukan pemilu presiden pada tanggal 10 Agustus 2014. Pemilu presiden Turki secara langsung dilakukan pertama kali setelah 91 tahun. Karena presiden Turki terdahulu dipilih oleh parlemen. Ada 3 tiga calon yang maju kedalam pemilu presiden 2014 diantaranya: Ekmeleddin ihsanoglu (Sekretaris Jenderal Organisasi Konferensi Islam), Selahattin Demirtas (politisi etnis Kurdi di Turki), dan Recep Tayyip Erdogan (Perdana Menteri Turki). Hasil pemilu presiden Turki dimenangkan oleh Recep Tayyip Erdogan dan dilantik pada 28 Agustus 2014.[16] Karena pemilu presiden Turki 2014 dipilih secara langsung oleh rakyat Turki dan dimenangkan oleh Erdogan membuktikan bahwa citra Erdogan baik dimata rakyat Turki sebagaimana rakyat Turki telah melihat perubahan yang dilakukan parlemen Turki (AKP) dan mempercayakan Erdogan yang notabene-nya pelopor terbentuknya partai AKP menjadi pemimpin Turki saat ini.

5.         Kesimpulan

Turki bukan lagi menjadi negara ottoman tetapi telah terjadi perubahan sistem pemerintahan menjadi republik karena melihat sistem kesultanan tidak cocok dengan pemerintahan Turki dan sistem kesultanan ini lah penyebab wilayah kekuasaan Turki direbut oleh penjajah-penjajah barat menurut Mustafa Kemal AT-Tataruk. Kekuasaan menjadi berada di tangan rakyat Turki. Namun, Mustafa Kemal menerapkan paham sekulerisme yang memisahkan urusan agama dengan sistem pemerintahan. Rakyat Turki memerlukan perubahan sehinggu muncullah partai dan pemimpin negara yang mampu melakukan perubahan di Turki. Partai AKP dipercaya rakyat Turki untuk melakukan perubahan tersebut. Sehingga memenangkan pemilihan umum beturut-turut.

---

[1] Azra, Azyumardi. 2000. Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani. Jakarta: ICCE UIN Jakarta.

2 Hidayat, Komaruddin. 1990. Pengantar buku Binnaz Toprak, Islam dan Perkembangan Politik di Turki. Yogyakarta: Tiara Wacana.

[3] Urusan Dunia. “Sejarah Kerajaan Ottoman”, dalam https://urusandunia.com/sejarah-kerajaan-ottoman/#! diakses 22 April 2018.

4 A. Miftahul Amin, “Pengaruh Adalet Ve Kalkinma Partisi (AKP) dalam Transformasi Peta Politik di Turki”, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 4, No. I, Nov. 2014

5 Ibid:146.

[6] Ibid: 141.

7 M. Hamdan Basyar. 2015 Pertarungan dalam Berdemokrasi: Politik di Mesir, Turki, dan Israel. Jakarta: UI Press.

[8] Suara Jakarta. “Kemenangan Islam dan Demokrasi Serta Gagalnya Kudeta di Turki”,ndalam http://suarajakarta.co/opini/kemenangan-islam-dan-demokrasi-serta-gagalnya-kudeta-di-turki/ diakses 23 April 2018.

[9] Imron Mustofa, “Turki Antara Sekularisme dan Aroma Islam; Studi atas Pemikiran Niyazi Berkes”, El-Banat, Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2016.

[10] Muhammad Nur Hadi. 2013. “Seajarah dan Perkembangan Demokrasi di Turki”, dalamhttp://www.infopasuruan.averroes.or.id/sejarah-dan-perkembangan-demokrasi-di-turki.html diakses 22 April 2018.

[11] Amin, op. cit: 138-139.

1² Ibid: 141.

1³ Ibid: 142

¹⁴ Ahmad Junaidi, “Kebijakan Politik Recep Tayyip Erdogan dan Islamisme Turki Kontemporer”, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 6, No. 1, Nov. 2016.

¹⁵ Amin, op.cit: 140

¹⁶ Ibid: 172.

MEDIA MASSA DI INGGRIS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Sejarah media penyiaran dunia dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu sejarah media penyiaran sebagai penemuan teknologi dan sejarah media penyiaran sebagai suatu industri. Sejarah media penyiaran sebagai penemuan teknologi berawal dari ditemukan radio oleh para ahli teknik di Eropa dan Amerika.

Televisi dan radio dapat dikelompokan sebagai media yang menguasai ruang tetapi tidak menguasai waktu, sedangkan media cetak menguasai waktu tetapi tidak menguasai ruang. Artinya, siaran dari suatu media televisi atau radio dapat diterima dimana saja dalam jangkauan pancarannya (menguasai ruang) tetapi siarannya tidak dapat dilihat kembali (tidak menguasai waktu). Media penyiaran yaitu radio dan televisi merupakan salah satu bentuk media massa yang efisien dalam mencapai audien dalam jumlah banyak. Karenanya media penyiaran memegang peranan penting dalam lmu Komunikasi, khususnya kajian komunikasi massa.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran Inggris. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya semakin strategis. Penyelenggaraan penyiaran tentunya tidak terlepas dari kaidah-kaidah umum penyelenggaraan telekomunikasi yang berlaku secara universal. Penyiaran mempunyai kaitan erat dengan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit goestasioner yang merupakan sumber daya alam yang terbatas sehingga pemanfaatannya perlu diatur secara efektif dan efisien.[1]

Media massa seperti media cetak, radio, dan televisi (TV) telah memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan output yang maksimal. Namun, dalam konteks saat ini, media massa (cetak, TV, dan radio) yang tergolong dalam kategori media konvensional tersebut kini makin berkurang jumlah penggunanya. Seperti media massa yang ada di Inggris, akses internet di Inggris mencapai 90%. Sehingga setiap rumah warga di Inggris dapat mengakses internet.

Inggris yang dikenal sebagai old state, seakan tak pernah puas untuk tetap eksis baik di dalam maupun luar negerinya demi mencari sebuah pencitraan. Layaknya AS yang menjadikan demokrasi sebagai simbol dan implementasi dalam menjalankan pemerintahannya, Inggris dalam hal ini juga melakukan upaya untuk mendapatkan pengaruh maupun perhatian dari dunia internasional. Bentuk implementasi dari upaya tersebut bisa kita lihat melalui peranan pemerintah atau negara dan masyarakat Inggris sendiri untuk mengenalkan atau mempromosikan Inggris ke dunia International.

1.2.Rumusan Masalah

1.2.1.      Bagaimana struktur media massa di Inggris masa kini?

1.2.2.      Teori-teori media massa apa yang digunakan oleh Inggris?

1.2.3.      Fungsi dan peran apa saja yang ada di dalam sistem pemerintahan Inggris mengenai media massa?

1.3.  Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian yang ditulis oleh peneliti ialah agar kita dapat mengetahui, mempelajari dan memahami mengenai bagaimana struktur, fungsi dan peran media massa dalam sistem pemerintahan Inggris masa kini, serta teori-teori media massa yang digunakan oleh Inggris.

1.4.  Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diadakan guna untuk menambah wawasan mengenaimengenai struktur, fungsi dan peran media massa di Inggris masa kini, serta teori-teori media massa yang digunakan oleh Inggris.

BAB II

PEMBAHASAN

Inggris adalah sebuah negara kesatuan (Unitary State) dengan sebutan united kingdom yang terdiri dari: England, Wales, dan Irlandia utara. Pemerintahannya terbentuk Monarki dan sistem kenegaraan yang terdesentralisasi. Negara Inggris menganut sistem pemerintahan parlementer dimana kekuasaan pemerintah terdapatpada perdana menteri dan menteri (bisa juga disebut kabinet). Sedangkan kekuasaan sebagai kepala negara berada di tangan ratu. Seperti teori dari sistem pemerintahan parlementer, ratu tidak mempunyai kekuasaan politik karena ratu hanya berperan sebagai simbol kedaulatan dan persatuan negara. Negara yang terbentuk pada 01 Mei 1707 ini menerapkan sistem pemerintahan parlementer dengan bentuk Monarki Konstitusional.[2]

Inggris menggunakan media massa untuk mengenalkan atau mempromosikan Inggris ke dunia International. Peneliti akan membahas struktur, fungsi dan peran media massa di Inggris masa kini dan teori-teori media massa yang digunakan oleh Inggris. Tetapi, peneliti akan membahas teori dan fungsi media massa secara general.

Teori media massa secara general, yaitu:

a.       Teori Masyarakat Massa.

Sebagai sumber informasi dan panduan, keragaman ketergantungan pada media massa pada umumnya kelompok-elite dalam masyarakat  akan memiliki lebih banyak kendali terhadap media, lebih banyak  akses kedalamnya, dan tidak terlalu dalam pada media jika dibandingkan dengan masyarakat kebanyakan. Sementara kelompok elite cenderung untuk lebih memiliki akses kepada sumber lain yang lebih cakap dan  kompeten, nonelite terpaksa bergantung pada media massa atau sumber informasi perorangan yang biasanya kurang memadai. Media massa beragam dalam hal kuantitas, persebaran, reabilitas dan otoritas. Untuk kondisi tertentu dalam masyarakat, media massa akan lebih berperan dalam memberikan informasi soal politik dibandingkan dalam kondisi atau masyarakat  lainya.selanjutnya, terdapat pula keragaman fungsi dari media massa untuk memenuhi berbagai kepentingan, selera, kebutuhan dan sebagainya. Oleh karena itu, melahirkan teori masyaraka massa.[3]

Teori masyarakat massa pertama kali muncul pada akhir abad ke 19 dan menitikberatkan pada adanya hubungan timbal balik antar institusi yang memegang kekuasaan dan intergrasi media terhadap sumber kekuasaan sosial dan otoritas. Isi media cenderung melayani kepentingan pemegang kekuasaan politik dan ekonomi. Media juga memiliki kecenderungan untuk membantu publik bebas dalam menerima keberadaannya sebagaimana adanya. Masyarakat massa dalam teori budaya merupakan suatu masyarakat terdiri dari sejumlah besar orang yang sangat mudah dipengaruhi oleh media massa dan birokrasi pemerintah. Satu contoh yang menggambarkan hal ini dapat ditemukan dalam novel karya George Orwell pada tahun 1949 (Danesi, 2009 : 189).

Teori masyarakat massa memiliki beberapa asumsi dasar terkait dengan individu, peran media, dan sifat perubahan sosial. Menurut Stanley J. Baran dan Dennis K. Davis (2012 : 55), berikut adalah beberapa asumsi dasar teori masyarakat massa:

·         Media memiliki kekuatan memaksa dalam masyarakat yang dapat menumbangkan norma-norma dan nilai-nilai hingga merusak tatanan sosial. Untuk mengatasi bentuk ancaman ini media harus berada di bawah kontrol elit.

·         Media secara langsung dapat mempengaruhi pikiran orang dan mengubah pandangan mereka tentang dunia sosial.Ketika pikiran orang diubah oleh media maka seluruh konsekuensi buruk dilihat sebagai hasil yang tidak hanya membawa kehidupan individu pada kehancuran namun juga menciptakan berbagai permasalahan sosial dalam skala besar.Rata-rata orang sangat rapuh atau tidak berdaya menghadapi media karena dalam masyarakat massa mereka diisolasi dari institusi sosial tradisional yang sebelumnya melindungi mereka dari manipulasi media. Kekacauan sosial yang diinisiasi oleh media kemungkinan akan diatasi dengan pembentukan tatanan sosial totaliter.

·         Media massa mau tidak mau memperdebatkan bentuk budaya yang lebih tinggi, yang menyebabkan penurunan peradaban secara umum.

Menurut ahli fungsionalis T. Parsons, media massa memainkan peran yang sangat vital dalam integrasi serta adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat. Lebih rinci, berikut adalah beberapa peran media massa dalam masyarakat:

·         Media massa juga berperan dalam membawa serta mendesiminasikan atau menyebarluaskan informasi kepada khalayak.

·         Media massa juga memiliki peran dalam mensosialisasikan tatanan sosial melalui transmisi warisan budaya, berbagai norma dasar, dan nilai-nilai kepada khalayak.  

·         Media massa menyuguhkan berbagai kesenangan dan hiburan atau manajemen stress.

·         Media massa menguatkan nilai-nilai ideal, keadilan, demokrasi, menghormati hukum, kebebasan, dan individualisme

·         Media massa menyediakan integrasi sosial, pengawasan sosial, serta memproduksi tatanan moral

Berikut adalah jenis media massa berdasarkan waktunya:

·         Media massa tradisional

Media massa tradisional menyampaikan informasi yang didapat dari lingkungan dan telah diseleksi, diterjemahkan, kemudian baru disebarluaskan kepada khalayak luas. Media massa tradisional merupakan perantara yang mengirimkan informasinya melalui saluran tertentu dalam prosesnya. Interaksi yang terjadi antara media massa dengan khalayak penerima pesan cenderung sedikit, namun bukan berarti penerima pesan bersifat pasif. Penerima pesan dalam media massa tradisional adalah bagian dari struktur sosial masyarakat yang tidak pasif dalam menerima dan menyeleksi informasi yang disampaikan. Dengan kata lain, penerima pesan dari media massa tradisional tetap memiliki kekuatan dalam menyaring dan mempercayai informasi yang diberikan media. Beberapa contoh media yang termasuk ke dalam media massa tradisional adalah surat kabar, televisi, radio, dan film.

·         Media massa modern

Media massa modern terbentuk seirinig dengan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi yang memungkinkan munculnya berbagai media baru dalam masyarakat, contohnya adalah internet dan telepon seluler atau telepon genggam (handphone). Media massa modern bukan saja dipegang dan dikuasai oleh lembaga tertentu, namun setiap individu dapat memberikan dan menyebarkan informasi kepada khalayak ramai. Hal ini juga didukung dengan tidak adanya perantara dalam interaksi yang terjadi antara pemberi dan penerima pesan dalam media massa modern. Seperti pada media massa tradisional, sumber atau pemberi pesan dalam media massa modern juga dapat menyampaikan dan menyebarkan informasi kepada banyak orang sekaligus dengan cakupan yang luas. Namun berbeda dengan media massa tradisional, dalam media massa modern penerima pesan yang menentukan kapan terjadinya waktu interaksi dengan pemberi pesan. Komunikasi yang terjadi dalam media massa modern pun bersifat mengalir dan dua arah, dimana memungkinkan terjadi feedback langsung antara pemberi dan penerima pesan.

Fungsi media massa secara general, yaitu:[4]

Media massa juga memiliki fungsinya sendiri dan terdapat berbagai peran dalam pelaksaan fungsi tersebut. Berikut adalah fungsi media massa sesuai dengan yang dijelaskan oleh Mc.Quail (1994):

·         Fungsi informasi, dimana media massa berperan dalam menyediakan dan menyampaikan informasi mengenai berbagai peristiwa, kejadian, dan realita yang terjadi di dalam masyarakat.

·         Fungsi kesinambungan, dimana media massa berperan penting dalam mengakui, mengekspresikan, dan mendukung adanya budaya dominan dan budaya khusus. Media masssa juga berperan dalam terbentuknya perkembangan budaya baru yang ada di masyarakat, sekaligus tetap melestarikan nilai yang sudah ada.

·         Fungsi korelasi, dimana media massa menafsirkan dan menjelaskan peristiwa yang terjadi berikut kemungkinan hubungan dengan hal atau peristiwa lain yang terkait.

·         Fungsi mobilisasi, dimana media massa berperan dalam menyebarkan informasi dan mengkampanyekan berbagai hal dalam bidang ekonomi, politik, negara, agama, dan lain sebagainya.

·         Fungsi hiburan, dimana media massa memberikan hiburan kepada audience sebagai sarana relaksasi dan pengalihan perhatian dari ketegangan sosial yang terjadi di masyarakat.

1.      Struktur Media Massa di Inggris

Sistem Media Massa di Inggris.[5]

Perkembangan  media massa  di Inggris mengalami perubahan dari otoriter menjadi liberitarian, sistem pers otoriter pada abad ke 15 dimana pers hadir untuk mendukung Negara dan pemerintah, berfungsi secara vertikal dari atas ke bawah dan penguasa berhak menentukan apa yang akan disebar luaskan dengan monopoli kebenaran dipihak penguasa. Sejak tahun1668 sistem pers Inggris diubah menjadi liberitarian. Perubahan bentuk sistem pers ini sebagai bentuk pertentangan terhadap sistem pers otoritarian yang tidak memberi ruang kebebasan dalam berpendapat bagi masyarakat dan menambahkan fungsinya yang semula hanya mendukung kebijakan pemerintah, sekarang sebagai alat control atas kebijakan itu sendiri.

Struktur Media Massa di Inggris[6]

2.      Teori Media Massa yang digunakan di Inggris

Inggris menggunakan 2 teori media massa, yaitu teori globalisasi dan teori libertarian.

a.       Teori globalisasi

Teori globalisasi menjelaskan bahwa antara negara ataupun negara dan masyarakat dalam suatu negara tidak lagi terpisah namun saling berhubungan, akibatnya terjadi proses internalisasi baik dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, budaya, dll. Globalisasi mengakibatkan proses Interdependency, Interconnected, dan Integrasi.[7] Pada akhirnya negara tidak lagi memiliki batasan dan bukan lagi satu-satunya aktor utama, karena terjadi peningkatan isu baik ekonomi, politik, dan budaya. Dalam hal ini isu ideologi menjadi pudar, tidak  seperti pada perang dunia I dan II, dan kekuatan dunia tidak lagi menjadi bipolar, seperti pada masa perang dingin, namun kekuatan tersebut semakin menjadi multipolar.

Di era globalisasi sekarang ini, isu seperti demokrasi menjadi relevan untuk diperbincangkan, karena dua alasan pokok yakni, adanya pergeseran kekuasaan yang mendorong pentingnya melakukan redefinisi atas peran negara.Dan menguatnya tatanan neoliberal yang menciptakan kemiskinan dan ketimpangan dalam skala luas. Dengan merujuk pada Stigliz, Puji rianto peneliti pada pusat penelitian media dan budaya popular,[8] mengemukakan bahwa adanya keuntungan dalam perdagangan bebas tidak bisa dimanfaatkan oleh seluruh negara di dunia, karena kurangnya kapasitas informasi yang sama. Hal ini menunjukkan peran media massa tidaklah menyeluruh, sehingga perlu adanya informasi yang lebih terutama dari negara maju (Inggris, melalui BBC) kepada negara berkembang, terutama dalam bidang Budaya, Ekonomi, dan Politik untuk bagaimana melakukan perubahan di masing-masing negara.

b.      Teori libertarian

Teori yang dikemukakan oleh Fred S. Siebert,[9] yang mana teori ini turunan dari teori liberal, dengan asumsi dasarnya bahwa manusia pada dasarnya ‘baik’. Dalam kaitannya dengan komunikasi, teori libertarian ini berasumsi bahwa:

·         Kebenaran bukan hanya berasal dari penguasa.

·         Pers bukan menjadi instrument penguasa.

·         Pers bebas dari intervensi penguasa.

·         Media massa sarana pengawasan kebijakan pemerintah.

Dengan berbagai asumsi yang dilontarkan oleh teori ini, menarik untuk dianalisa bahwa Inggris yang  menjadi salah satu negara demokrasi menjadikan pers sebagai bagian dari proses kebijakan negara, baik sebagai pengawas, maupun pengontrol kebijakan negaranya. Pers bukanlah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mendukung setiap kebijakan yang diambil seperti yang biasa digunakan oleh negara-negara otoritarian. Namun pers dalam negara demokrasi (Inggris) tetap berjalan dalam kerangka dan fungsi pers itu sendiri, seperti memberikan informasi kepada khalayak ramai, mendidik, menghibur, mengontrol, sampai pada membuat opini publik. Dengan kata lain, pers tetap berjalan sesuai dengan kode etik Pers. Jika kita kaitkan dengan BBC, bagaimana BBC ini mampu menjalankan fungsinya dengan memberikan atau menyajikan program baik dalam negeri Inggris maupun informasi seputar negara Inggris kepada dunia Internasional. Tidak menutup kemungkinan bahwa BBC ini juga menyampaikan berita terkait kasus politik, ekonomi, budaya, dll kepada dunia internasional yang dapat dijadikan sebagai sarana diplomasi Inggris pada dunia internasional. Inti dari teori libertarian ini adalah menghendaki adanya kebebasan berpendapat termasuk kebebasan berekspresi melalui media massa, seperti yang bisa kita baca dalam semboyan Patrick Hanry “Beri aku kebebasan, atau beri aku kematian”.[10]

3.      Fungsi dan Peran Media Massa dalam Sistem Pemerintahan Inggris Masa Kini

a.       Media menyalurkan informasi terkait isu-isu politik

Media masa memiliki hubungan erat dengan berbagai sektor pemerintahan di Inggris. Salah satu buktinya adalah pada tahun 2015 setelah mayoritas partai konservatif mendapatkan kemenangan  di parlemen, media sangat dibutuhkan untuk menyebarluaskan kebijakan yang akan dirumuskan. Tidak bisa dipungkiri media sebagai sumber informasi menjadi begitu tinggi dalam perkembangan teknologi dan informasi saat ini. Dalam hitungan menit, khalayak bisa mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Bagi lembaga seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), jika tidak dikelola dengan baik, media bisa menjadi lawan. Terlepas dari itu, media memiliki peran yang penting dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Dewan. Kemampuan media untuk mempengaruhi khalayak dalam mengkonstruksi dan mendefinisikan realitas sosial, menjadi alat yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh institusi seperti Dewan untuk membentuk citra dan membangun kepercayaan publik.

Dalam riset yang dilakukan oleh Hansard Society tahun 2005 di Parlemen Inggris, kebanyakan media yang meliput masih bias dalam pemberitaan mereka. Media cenderung fokus kepada berita-berita yang bersifat sensasi dan personal dibandingkan dengan penjelasan substansial dan infromasi sebagaimana lazimnya pemberitaan politik. Sejalan dengan itu, studi longitudinal yang dilakukan oleh Lonneke van Noije, et.al (2007) melahirkan sebuah hipotesis bahwa tidak hanya agenda media yang dipengaruhi oleh agenda parlemen, tetapi agenda parlemen juga dipengaruhi oleh agenda media.

Hansard Society dalam laporannya menyebutkan bahwa parlemen di Inggris belum menyesuaikan diri untuk berubah sesuai dengan perubahan yang ada di masyarakat. Maka dari itu, bukan dukungan dan partisipasi masyarakat yang muncul dari hari ke hari melainkan adanya sinisme dan disengagement serta rendahnya level kepuasan masyarakat terhadap parlemen di Inggris. Dalam konteks demokrasi di Inggris, jika tren tersebut terus terjadi maka akan keseluruhan kehidupan politik dan kewarganegaraan akan terancam. Informasi terkait parlemen Inggris yang ada di media mainstream memang sangat terbatas. Dalam hasil penelitian yang dirilis Hansard Society mengusulkan parlemen Inggris harus segera menyesuaikan diri dengan memanfaatkan komunikasi modern dalam menjalin komunikasi yang efektif. Parlemen adalah badan representatif yang utama, tanpa adanya komunikasi yang jelas maka tidak akan ada representasi yang kuat.

Agenda setting menjadi salah satu teori yang paling signifikan melihat peran dan pengaruh media dalam politik. Dalam beberapa kesempatan, model ini juga biasa disebut dengan mediatization of politics. Jika dibandingkan dengan Pemerintah, relasi media dengan Dewan seharusnya lebih kuat. Karena, Dewan terdiri dari berbagai elemen partai politik yang memiliki agenda dan kepentingan masing-masing (Walgraveet.al., 2008).

Demokrasi yang menuntut pelibatan masyarakat dalam berbagai proses pengambilan keputusan juga mempengaruhi relasi masyarakat dengan media dan politik. Salah satunya adalah berkembangnya jurnalisme warga (citizen journalism). Parlemen Inggris telah memperkenalkan konsep ini melalui citizen engagement pada tahun 2012. Hal ini untuk meningkatkan pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. DPR RI juga telah membuka ruang ini dengan pengenalan akun resmi media sosial yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal. Langkah ini merupakan terobosan penting dan harus terus didorong untuk dikembangkan dalam kerangka penguatan kelembagaan Dewan. Sebagai bagian dari kegiatan jurnalistik, tentu kode etik jurnalisme harus terus dijunjung tinggi.

b.      Media diplomasi

Contohnya, BBC. BBC sebagai media diplomasi politik Inggris. Dilihat dari awal kemunculan BBC ini, tepatnya  pada 1 Januari 1927, BBC berdiri dengan nama British Broadcasting Company, dan kemudian bermetamorfosis menjadi British Broadcasting Corporation.[11] Hal ini menunjukan adanya peran atau pengaruh yang besar dari BBC untuk bagaimana membawa nama Inggris dimata Dunia Internasional. Perlu diketahui juga bahwa, BBC pada awalnya bukan merupakan saluran komunikasi pemerintahan Inggris, melainkan sebuah perusahaan pribadi yang menyiarkan pemberitaan Inggris baik dalam skala politik, ekonomi, budaya, sosial, dll. Namun seiring perkembangannya BBC mampu memberikan kontribusi yang lebih kepada pemerintahan Inggris raya dan menjadi sebuah institusi nasional Inggris.

Melalui sejarah BBC yang panjang, dengan pendiri Royal Charter dan pimpinannya Sir John Reith,[12] BBC mulai mengambil perannya untuk mengekspose berbagai pemberitaan mulai dari isu Sosial, Budaya, Politik, Pendidikan, dll. Dimana program tersebut diambil dari program nasional, dan regional, tetapi berita atau program yang diangkat tersebut lebih mengarah kepada pemberitaan untuk bagaimana mengenalkan atau mempromisikan negara Inggris secara keseluruhan. Dalam hal ini tidak hanya BBC saja yang menjadi alat untuk saluran komunikasi, sebab terdapat beberapa saluran komunikasi yang lain, namun penulis dalam hal ini mengangkat BBC yang menjadi saluran komunikasi dan diplomasi Inggris kepada dunia internasional.

Dapat kita lihat bagaimana Inggris dalam sistem pemerintahannya menganut sistem kerajaan (Monarki Konstitusional) dan eksistensi kerajaan sampai saat ini masih berlaku dan diterapkan oleh Inggris. Meskipun berbagai negara dibelahan bumi telah melakukan transformasi politik menuju rezim demokrasi, hal ini tidak menjadikan Inggris bergejolak untuk melakukan revolusi. Namun hal yang terjadi adalah  masyarakat Inggris menjadikan sistem kerajaannya sebagai pemersatu bangsa Inggris. Seperti yang kita tahu, Inggris menerapkan sistem kerajaan yang mana kekuasaan pemerintah berada di tangan Perdana menteri dengan kabinetnya, dan Ratu sebagai Kepala Negara, sekaligus simbol keagungan dan kedaulatan oleh pemerintah dan masyarakat Inggris. Hal ini yang diangkat oleh BBC dengan memberitakan kepada dunia internasional bahwa sekalipun terjadi revolusi dengan pergantian rezim dariotoritarian menuju demokrasi, namun Inggris tetap dalam kondisi yang stabil. Dengan menjadikan kerajaan sebagai bagian terpenting dalam pemerintahan, yang mana kerajaan itu dijadikan sebagai simbol pemersatu dan perdamaian bangsa. Menyinggung pada permasalahan konstitusi, Inggris tidak menuliskan konstitusinyalayaknya Indonesia, namun konstitusi itu lahir melalui titah Ratu. Dan hal ini tetap menjadi dasar hukum bagi masyarakat Inggris untuk bagaimana masyarakat tunduk dan patuh terhadap konstitusi atau hukum yang berlaku.

Hal ini berarti, secara substansial masyarakat dan pemerintahan Inggris telah menerapkan dan menjalankan prinsip-prinsip demokrasi, meskipun dengan sistem pemerintahan kerajaan. Pada akhirnya bisa kita simpulkan bahwa demokrasi tidak hanya pada tataran pemerintahan, namun juga pada tataran negara, sebab pemerintahan yang demokratis menggambarkan negara yang demokrasi, namun negara yang demokrasi belum tentu mencapai pemerintahan yang demokratis. Sebab pemerintahan itu rezim yang mana rezim itu bertumpu pada pencapaian kekuasaan.

BAB III

PENUTUPAN

Kesimpulan

Inggris merupakan negara kesatuan dengan menganut sistem pemerintahan parlementer dan bentuk pemerintahan monarki konstitusional. Perkembangan  media massa  di Inggris mengalami perubahan dari otoriter menjadi liberitarian. Sehingga Inggris menggunakan teori libertarian dan teori globalisasi mengenai teori media massa.

Inggris sendiri menjadikan media massa sebagai alat untuk menyalurkan informasi terkait isu-isu politik di Inggris dan media diplomasi Inggris. Contohnya, BBC sangat dibutuhkan untuk menyebarluaskan kebijakan yang akan dirumuskan oleh parlemen. Serta BBC berperan untuk bagaimana mengenalkan atau mempromosikan negara Inggris secara keseluruhan ke masyarakat internasional.

Daftar Pustaka

1.      Morrisan, 2008. Manajemen Media Penyiaran Strategi Mengelola Radio &. Televisi. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya. Hal: 31

2.      Nafthah Rizkyan. "Bentuk dan Sistem Pemerintahan Inggris", dalam http://www.academia.edu/15549735/Bentuk_dan_Sistem_Pemerintahan_Negara_Inggris_United_Kingdom_Britanian_ diakses pada 20 Oktober 2017

3.      Daryanto. 2014. Teori Komunikasi. Malang: PT. Gunung Samudera

4.      https://pakarkomunikasi.com/media-massa-menurut-para-ahli diakses 18 Oktober 2017

5.      https://prezi.com/vuwfoeqjprv2/sistem-media-massa-di-inggris/ diakses pada 18 Oktober 2017

6.      http://www.ablongman.com/stovall1e/chap06/tvstationorgchart.jpg diakses pada 19 oktober 2017

7.      Budi Winarno. 2011. Isu-Isu Global Kontemporer. Yogyakarta: Caps. Hal: 16-17

8.      Ibid. Hal: 123

9.      file.upi.edu/…/Teori_Komunikasi/TEORI-TEORI_Komunikasi_… diakses 19 Oktober 2017

10.  Walter S.Jones. 1992. Logika Hubungan International-PersepsiNasional 1. PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal: 55

11.  Andrew Crisell. 1997. An Introductory History of British Broadcasting. USA & Canada: Routledge. Hal: 22

12.  Ibid

---

[1] Morrisan, 2008. Manajemen Media Penyiaran Strategi Mengelola Radio &. Televisi. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya. Hal: 31

[2] Nafthah Rizkyan. "Bentuk dan Sistem Pemerintahan Inggris", dalam http://www.academia.edu/15549735/Bentuk_dan_Sistem_Pemerintahan_Negara_Inggris_United_Kingdom_Britanian_ diakses pada 20 Oktober 2017

[3] Daryanto. 2014. Teori Komunikasi. Malang: PT. Gunung Samudera

[4] https://pakarkomunikasi.com/media-massa-menurut-para-ahli diakses 18 Oktober 2017

[5] https://prezi.com/vuwfoeqjprv2/sistem-media-massa-di-inggris/ diakses pada 18 Oktober 2017

[6] http://www.ablongman.com/stovall1e/chap06/tvstationorgchart.jpg diakses pada 19 oktober 2017

[7] Budi Winarno. 2011. Isu-Isu Global Kontemporer. Yogyakarta: Caps. Hal: 16-17

[8] Ibid. Hal: 123

[9] file.upi.edu/…/Teori_Komunikasi/TEORI-TEORI_Komunikasi_… diakses 19 Oktober 2017

[10] Walter S.Jones. 1992. Logika Hubungan International-PersepsiNasional 1. PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal: 55

[11] Andrew Crisell. 1997. An Introductory History of British Broadcasting. USA & Canada: Routledge. Hal: 22

[12] Ibid